Pastikan Akurasi Data Pemilih, Bawaslu Tanjungpinang Awasi Coktas Bersama KPU di Lima Kelurahan
|
TANJUNGPINANG – Memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir bukan sekadar soal angka, tetapi juga memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih tercatat sesuai kondisi sebenarnya. Untuk itu, Bawaslu Kota Tanjungpinang melaksanakan pengawasan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) bersama KPU Kota Tanjungpinang, Rabu (18/11/2026).
Pengawasan Coktas kali ini dilaksanakan dengan membagi jajaran ke dalam dua tim yang menyasar lima kelurahan di Kota Tanjungpinang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk keberadaan pemilih, alamat tempat tinggal, hingga perubahan status kependudukan.
Tim pertama melaksanakan pengawasan di Kelurahan Tanjungpinang Kota dan Kelurahan Batu IX dengan total 22 sampel. Dari hasil pengecekan, ditemukan 6 pemilih berada di luar negeri, 4 pemilih sudah berada di Indonesia, 5 alamat merupakan rumah kosong, 6 alamat tidak ditemukan, serta 1 pemilih sudah tidak tinggal di alamat tersebut karena pindah.
Sementara itu, tim kedua melakukan pengawasan di Kelurahan Tanjungpinang Timur, Tanjung Ayun Sakti, dan Seijang dengan total 28 sampel. Hasil pengawasan menunjukkan 25 pemilih berada di luar negeri, 2 pemilih pindah keluar, dan 1 pemilih telah meninggal dunia.
Secara keseluruhan, pengawasan Coktas di lima kelurahan tersebut mencakup 50 sampel dengan beragam kondisi faktual yang ditemukan di lapangan. Hasil ini menjadi bagian penting dalam mencermati kesesuaian data pemilih sekaligus mengidentifikasi data yang memerlukan penelusuran atau tindak lanjut lebih lanjut oleh penyelenggara pemilu.
Melalui pengawasan ini, Bawaslu Kota Tanjungpinang terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih agar berlangsung sesuai ketentuan. Sinergi bersama KPU Kota Tanjungpinang diharapkan dapat mendukung terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga dimulai dari ketepatan data pemilih. Setiap data harus dipastikan, setiap perubahan perlu ditelusuri, dan setiap hak pilih harus mendapatkan perhatian.