Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang kembali melaksanakan rangkaian Diskusi Konsolidasi Demokrasi melalui Program BERNARASI (Bawaslu Merawat Nalar Demokrasi) Minggu ke-14 Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret, 31 Maret, dan 1 April 2026 bersama pemangku kepentingan dan masyarakat sipil.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari upaya konsolidasi demokrasi di luar tahapan Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026, sekaligus bagian dari implementasi Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 dalam memperkuat kolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat sipil guna mewujudkan pengawasan pemilu yang partisipatif dan berintegritas.
Adapun pelaksanaan Program BERNARASI pada Minggu ke-12 dan Minggu ke-13 tidak dilaksanakan sehubungan dengan masa libur Hari Raya Idulfitri, sehingga kegiatan dilanjutkan kembali pada Minggu ke-14 Tahun 2026. Program BERNARASI menjadi ruang dialog terbuka yang bertujuan untuk memperkuat literasi kepemiluan, meningkatkan pengawasan partisipatif, serta membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi.
Diskusi Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Rangkaian kegiatan diawali pada Senin, 30 Maret 2026 melalui diskusi bersama Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Febriadinata, ST di Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang. Dalam diskusi tersebut dibahas evaluasi penyelenggaraan Pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya, termasuk berbagai tantangan dalam pengawasan seperti potensi pelanggaran administrasi, praktik politik uang, serta keterbatasan sumber daya pengawas di tingkat bawah.
Selain itu, dibahas pula pentingnya peningkatan kapasitas pengawas, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan pemilu yang lebih efektif dan responsif. Diskusi ini menegaskan bahwa penguatan koordinasi antar lembaga serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi ke depan.
Diskusi Penguatan Pengawasan Partisipatif bersama FEBM UMRAH
Kegiatan dilanjutkan pada Selasa, 31 Maret 2026 melalui diskusi bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) . Dalam diskusi tersebut, dibahas peran strategis mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam mendukung pengawasan partisipatif pemilu. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi, laporan, maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.
Selain itu, diskusi juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengawasan partisipatif, seperti masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pelaporan serta adanya hambatan dalam membangun keberanian untuk melaporkan pelanggaran. Melalui kegiatan ini, disepakati pentingnya penguatan kerja sama antara Bawaslu dan perguruan tinggi dalam bentuk edukasi, sosialisasi, serta pengembangan kapasitas mahasiswa sebagai agen pengawasan demokrasi.
Diskusi Penetapan PDPB Triwulan I Tahun 2026 bersama KPU Kota Tanjungpinang
Rangkaian kegiatan ditutup pada Rabu, 1 April 2026 melalui diskusi bersama KPU Kota Tanjungpinang yang berfokus pada penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026. Dalam diskusi tersebut, dibahas hasil pemutakhiran data pemilih yang mencakup penambahan pemilih baru, penghapusan data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta perbaikan elemen data pemilih.
Selain itu, dibahas pula pentingnya peningkatan kualitas data pemilih melalui sinkronisasi data dengan instansi terkait, validasi data secara faktual, serta optimalisasi peran jajaran penyelenggara dalam melakukan pencermatan data di lapangan. Diskusi ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap data pemilih guna memastikan akurasi dan kemutakhiran data secara berkelanjutan.
Komitmen Memperkuat Kolaborasi Demokrasi
Melalui rangkaian Diskusi Konsolidasi Demokrasi BERNARASI Minggu ke-14 Tahun 2026, Bawaslu Kota Tanjungpinang memperoleh sejumlah hasil strategis, antara lain:
1. Menguatnya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu sebagai dasar perbaikan sistem pengawasan ke depan.
2. Terbangunnya sinergi dengan perguruan tinggi dalam memperkuat pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
3. Meningkatnya koordinasi antara Bawaslu dan KPU dalam menjaga kualitas data pemilih berkelanjutan.
4. Terbukanya ruang kolaborasi lintas stakeholder dalam memperkuat literasi demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu.
Rangkaian kegiatan ini menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan, membangun kolaborasi multipihak, serta mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih profesional, partisipatif, dan berintegritas di masa mendatang.
