Lompat ke isi utama

Berita

Bukan Sekadar Perubahan Struktur! Bawaslu Tanjungpinang Perkuat Reformasi Birokrasi, Siapkan Kelembagaan Hadapi Pemilu 2029

TANJUNGPINANG – Perubahan organisasi tidak cukup hanya dengan mengganti sistem atau memenuhi dokumen administrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi harus mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan organisasi.

Komitmen tersebut menjadi perhatian Bawaslu Kota Tanjungpinang saat mengikuti kegiatan “Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan semata-mata keinginan.

Ia menyampaikan bahwa setiap langkah perubahan perlu memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Reformasi birokrasi tidak boleh hanya menjadi rutinitas pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Selain itu, ia turut menyoroti kesiapan organisasi dalam menghadapi Pemilu 2029, termasuk rencana penambahan jumlah komisioner pada periode mendatang. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar kesiapan kelembagaan, dukungan kesekretariatan, sumber daya manusia, dan tata kelola organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan ke depan.

Belajar dari Praktik Reformasi Birokrasi

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bawaslu Republik Indonesia.

Pemateri dari Direktorat Jenderal Pajak memberikan pemaparan terkait implementasi reformasi birokrasi dalam lingkungan pemerintahan, khususnya mengenai penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja, serta pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

Sementara itu, pemateri dari Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan materi mengenai implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu. Pembahasan diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional, serta komitmen seluruh jajaran dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Melalui pemaparan kedua narasumber tersebut, peserta memperoleh perspektif mengenai pentingnya membangun birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan mampu mengikuti perkembangan serta kebutuhan organisasi.

Perkuat Kesiapan Kelembagaan Menuju 2029

Keikutsertaan Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman jajaran sekretariat terhadap implementasi reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi diharapkan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari melalui peningkatan disiplin, koordinasi, tanggung jawab, efektivitas kerja, serta pelayanan kelembagaan.

Dengan semangat berbenah dan beradaptasi, Bawaslu Kota Tanjungpinang terus berupaya membangun tata kelola organisasi yang lebih baik sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan kelembagaan dan kepemiluan menuju Pemilu 2029.

Karena birokrasi yang baik bukan hanya tentang bagaimana organisasi bekerja, tetapi juga bagaimana setiap perubahan mampu memberikan hasil dan manfaat nyata.