Lompat ke isi utama

Berita

Bukan Sekadar Serapan, Bawaslu Perkuat Kualitas Kinerja Anggaran 2026

zoom

TANJUNGPINANG – Pengelolaan anggaran yang berkualitas tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran telah direalisasikan. Lebih dari itu, setiap penggunaan anggaran harus mampu memberikan hasil nyata, mendukung pencapaian target kinerja, serta memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 196 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan ini membahas kebijakan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi kinerja anggaran pada kementerian/lembaga, termasuk evaluasi capaian kinerja anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2026.

Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran merupakan bagian penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini mencakup pemantauan realisasi anggaran, pencapaian output, kesesuaian dengan Rencana Penarikan Dana (RPD), hingga identifikasi kendala administratif maupun teknis yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi kinerja anggaran juga dilakukan pada dua tahapan, yakni perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, penilaian mencakup kesesuaian program dengan sasaran strategis, ketepatan target kinerja, kualitas dokumen perencanaan, serta kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan dan prioritas organisasi.

Sementara itu, pada tahap pelaksanaan, evaluasi tidak hanya melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan capaian output, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Jadi Perhatian

Dalam pemaparan evaluasi kinerja anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2026, berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran dengan progres sampai dengan 11 November 2026, tercatat nilai kinerja perencanaan anggaran Bawaslu sebesar 32,55, nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 93,19, dan nilai kinerja anggaran gabungan sebesar 62,87. Penggabungan kedua komponen tersebut menggunakan bobot masing-masing sebesar 50 persen.

Paparan tersebut juga menunjukkan sebaran nilai kinerja perencanaan anggaran dari 301 satuan kerja. Sebanyak 89 satuan kerja atau 29,57 persen berada pada rentang nilai lebih dari 60 sampai dengan 80, sedangkan 30 satuan kerja atau 9,97 persen berada pada rentang lebih dari 80 sampai dengan 90.

Selain itu, dari total 4.404 Rincian Output (RO) yang ditampilkan, terdapat 2.018 RO atau 45,82 persen dengan capaian 0 persen dan 2.030 RO atau 46,09 persen dengan capaian 100 persen. Data tersebut menjadi perhatian dalam meningkatkan ketepatan pelaporan, validitas data, serta pemutakhiran perkembangan capaian output pada masing-masing satuan kerja.

Dari sisi perbandingan tahunan, nilai kinerja perencanaan anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar 97,89, sementara progres Tahun Anggaran 2026 hingga 11 November 2026 berada pada angka 32,55. Perbedaan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran ke depan.

Penguatan Pelaporan IKSS dan IKP

Materi sosialisasi turut membahas monitoring assessment dan pelaporan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) serta Indikator Kinerja Program (IKP). Berdasarkan data per 11 November 2026, dari 25 IKSS dan 33 IKP pada Bawaslu, pengisian informasi data pra-pelaporan (assessment) secara manual masih belum dilakukan.

Pengisian tersebut dilakukan melalui aplikasi SAKTI modul penganggaran. Sebelum proses input, diperlukan kesesuaian kode, nomenklatur, satuan, dan target antara aplikasi KRISNA dan SAKTI. Apabila ditemukan perbedaan, perlu dilakukan sinkronisasi atau migrasi data terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan.

Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang mencakup periode Januari hingga September juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi perkembangan realisasi anggaran, capaian output, serta berbagai kendala yang dihadapi satuan kerja. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah percepatan dan perbaikan pada Triwulan IV.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja Bawaslu semakin memahami kebijakan penganggaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara terencana, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan anggaran yang baik bukan sekadar tentang menghabiskan pagu anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang digunakan mampu menghasilkan kinerja dan manfaat nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi kelembagaan Bawaslu.