Jangan Sampai Hak Pilih Terabaikan! Bawaslu Tanjungpinang Perkuat Pengawasan Pemilu Inklusif
|
TANJUNGPINANG – Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang dipilih, tetapi juga tentang bagaimana proses pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Di balik pelaksanaan pemilu, ada tantangan yang perlu diwaspadai, mulai dari politisasi birokrasi, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga hak pilih kelompok rentan yang berpotensi terabaikan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Bawaslu Kota Tanjungpinang saat mengikuti kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dalam agenda pendalaman dan penguatan substansi materi, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar nasional yang membahas tantangan pengawasan pemilu dari berbagai perspektif. Materi yang disampaikan menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada pelanggaran yang terlihat, tetapi juga harus mampu membaca potensi penyimpangan yang terjadi di balik proses demokrasi.
Netralitas ASN, Bukan Sekadar Tidak Ikut Kampanye!
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Agus Pramusinto, menegaskan bahwa netralitas ASN tidak sebatas larangan mengunggah dukungan politik di media sosial atau mengenakan atribut partai.
Lebih dari itu, netralitas juga menyangkut penggunaan kewenangan, penyusunan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan publik yang harus berjalan secara profesional dan tidak berpihak.
Potensi pelanggaran bahkan dapat terjadi secara tersembunyi, seperti kebijakan yang menguntungkan kelompok politik tertentu, diskriminasi pelayanan, maupun penyaluran bantuan sosial yang tidak objektif.
Senada dengan hal tersebut, Peneliti BRIN, Prof. R. Siti Zuhro, MA., Ph.D., menyoroti kerentanan kepala desa dan lurah terhadap mobilisasi politik melalui pemanfaatan program pembangunan dan dana desa.
Hal ini menjadi perhatian penting bagi pengawas pemilu untuk memperluas pengawasan, termasuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas negara yang dapat memengaruhi prinsip keadilan dalam pemilu.
Jangan Sampai Ada Warga Kehilangan Hak Pilih!
Selain netralitas ASN, pemilu yang inklusif juga menjadi pembahasan penting. Sebab, setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi, termasuk perempuan, masyarakat adat, generasi muda, kelompok minoritas, kelompok rentan, hingga diaspora Indonesia di luar negeri.
Cahyo Pamungkas dari Pusat Riset Kewilayahan BRIN menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak kolektif masyarakat adat, seperti tradisi musyawarah dan sistem noken, dengan hak individual warga negara. Dengan demikian, partisipasi politik seluruh kelompok masyarakat tetap terlindungi dan tidak didominasi oleh kepentingan elite lokal.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengingatkan adanya tantangan dalam pemenuhan hak pilih kelompok rentan dan diaspora Indonesia. Persoalan ketepatan data pemilih, keterbatasan akses pemungutan suara, hingga mekanisme Kotak Suara Keliling (KSK) dan pemungutan suara melalui pos menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius.
Termasuk pekerja migran Indonesia di sektor perkebunan dan domestik yang membutuhkan akses memadai agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
Perkuat Pencegahan, Jaga Integritas Demokrasi
Berbagai materi tersebut menjadi bekal penting bagi Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam memperkuat strategi pengawasan yang lebih menyeluruh. Pengawasan perlu dilakukan sejak dini melalui pendekatan berbasis risiko, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dan sumber daya negara.
Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Bawaslu Kota Tanjungpinang terus mendorong peningkatan kapasitas jajaran pengawas agar mampu memahami berbagai tantangan demokrasi dan mengoptimalkan langkah pencegahan.
Sebab, pemilu yang berintegritas bukan hanya tentang mencegah kecurangan, tetapi juga memastikan birokrasi tetap netral dan tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak politiknya.
Dengan pengawasan yang menyeluruh dan inklusif, keadilan demokrasi diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.