Kawal Data, Jaga Hak! Bawaslu Tanjungpinang Gas Pengawasan PDPB
|
TANJUNGPINANG – Satu nama yang tidak tercatat, satu data yang tidak diperbarui, bisa berdampak pada hak pilih seseorang. Karena itu, memastikan data pemilih tetap akurat bukan pekerjaan yang bisa ditunda. Bawaslu Kota Tanjungpinang terus memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai langkah menjaga hak pilih masyarakat menuju Pemilu 2029.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang diikuti Bawaslu Kota Tanjungpinang secara daring melalui Zoom, Senin (16/11/2026).
Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Maryamah, menekankan bahwa pengawasan PDPB harus dilakukan secara konsisten dan proaktif. Menurutnya, jajaran Bawaslu kabupaten/kota tidak perlu menunggu instruksi dari provinsi untuk melakukan pencermatan maupun uji petik terhadap data pemilih.
"Pengawasan PDPB merupakan kerja yang terus berjalan dan berkelanjutan. Karena itu, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota harus proaktif melakukan pencermatan dan uji petik tanpa harus menunggu instruksi dari provinsi," tegas Maryamah.
Dalam rapat tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Kota Tanjungpinang, Rapida Nuriana, S.Pd., MM, turut memaparkan pelaksanaan kegiatan RAB dan Non-RAB, khususnya penguatan pengawasan PDPB dalam mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir.
Rapida menyampaikan, sepanjang Oktober 2026 Bawaslu Kota Tanjungpinang telah menerbitkan 34 berita melalui website, menghasilkan 45 konten publikatif, 21 konten edukatif, dan 16 konten informatif, serta melaksanakan 10 kegiatan Konsolidasi Demokrasi.
Tak hanya melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi, pengawasan juga dilakukan langsung di lapangan. Bawaslu Kota Tanjungpinang turut mengawasi pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) oleh KPU pada 11, 12, 18, dan 19 November 2026.
"Selanjutnya, kami juga melakukan pengawasan coktas yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 11, 12, dan 18, 19 November tepatnya di empat kecamatan dan kami membagi menjadi dua tim," ungkap Rapida.
Melalui pembagian dua tim tersebut, pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pencocokan data pemilih berjalan sesuai ketentuan dan menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas data pemilih.
Bagi Bawaslu Kota Tanjungpinang, pengawasan PDPB bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan upaya memastikan setiap warga negara mendapatkan hak konstitusionalnya. Sebab, di balik setiap angka dalam daftar pemilih, ada hak masyarakat yang harus dijaga.
Pengawasan akan terus diperkuat melalui koordinasi, pencermatan data, dan uji petik secara berkelanjutan demi mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menuju Pemilu 2029.