Perkuat Akuntabilitas Keuangan, Bawaslu Tanjungpinang Ikuti Monitoring Rekonsiliasi Eksternal Periode Oktober 2026

TANJUNGPINANG – Memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga bagian penting dari menjaga integritas lembaga. Komitmen tersebut ditunjukkan Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan mengikuti Rapat Monitoring Hasil Rekonsiliasi Eksternal Satuan Kerja (Satker) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Periode Oktober 2026, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran satuan kerja Bawaslu, termasuk operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) serta Modul Aset.

Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Tahun Anggaran 2026 agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memastikan setiap transaksi keuangan tercatat secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan dibuka oleh perwakilan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu RI, Bernandus Satya Aji. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penyelesaian seluruh daftar tindak lanjut atau to do list transaksi pada periode rekonsiliasi berjalan.

Menurutnya, penyelesaian seluruh tindak lanjut tersebut menjadi langkah penting untuk memperlancar proses penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2026.

Rekonsiliasi eksternal sendiri merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang dikelola oleh satuan kerja dengan data yang tercatat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Proses ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian pencatatan transaksi sekaligus meminimalkan potensi perbedaan data dalam laporan keuangan.

Melalui rapat monitoring ini, setiap satuan kerja didorong untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi secara cermat, termasuk menyelesaikan berbagai catatan dan kendala yang masih ditemukan dalam proses pencocokan data.

Keterlibatan operator SAKTI Modul GLP dan Modul Aset juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Kedua modul memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan laporan keuangan serta pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Bawaslu.

Bagi Bawaslu Kota Tanjungpinang, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen untuk terus meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan keuangan lembaga. Dengan koordinasi dan pemahaman yang selaras antaroperator satuan kerja, proses rekonsiliasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

Melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, Bawaslu berupaya memastikan setiap proses pengelolaan anggaran dan BMN dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bawaslu Mengawasi, Bawaslu Terpercaya!