Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang melaksanakan Diskusi Konsolidasi Demokrasi melalui Program BERNARASI (Bawaslu Merawat Nalar Demokrasi) Minggu ke-9 Tahun 2026 pada tanggal 24, 25, dan 27 Februari 2026. Kegiatan ini mengangkat isu strategis terkait pemetaan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, penguatan integritas dan profesionalitas penyelenggara adhoc, serta pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan partisipasi masyarakat.
Program BERNARASI merupakan ruang dialog partisipatif yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu tentang Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan Pemilu serta selaras dengan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 dalam memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan.
Diskusi Bersama HMI Komisariat STAI Cabang Tanjungpinang-Bintan
Pada Selasa, 24 Februari 2026, Bawaslu Kota Tanjungpinang melaksanakan diskusi bersama HMI Komisariat STAI Cabang Tanjungpinang-Bintan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang. Diskusi berfokus pada pemetaan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Dalam forum tersebut, teridentifikasi sejumlah kerawanan yang kerap muncul, seperti praktik politik uang dan pelanggaran netralitas ASN dalam tahapan kampanye. HMI sebagai representasi kelompok masyarakat sipil dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pengawasan partisipatif melalui pemantauan dan penyampaian informasi yang sesuai prosedur.
Penguatan Integritas Penyelenggara Bersama HMI FISIP UMRAH
Selanjutnya pada Rabu, 25 Februari 2026, Bawaslu Kota Tanjungpinang melaksanakan diskusi bersama Pengurus HMI Komisariat FISIP UMRAH di Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang. Diskusi ini mengangkat isu penguatan integritas dan profesionalitas penyelenggara adhoc. Beberapa poin strategis yang dibahas meliputi kompetensi teknis pengawas di tingkat akar rumput, tantangan independensi lokal, beban kerja pengawasan, serta efektivitas digitalisasi laporan. Forum ini menghasilkan sejumlah masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas rekrutmen, pembinaan, dan penguatan kapasitas jajaran pengawas adhoc dalam menghadapi Pemilu mendatang.
Konsolidasi Demokrasi Bersama Masyarakat Pulau Penyengat
Rangkaian kegiatan BERNARASI Minggu ke-9 ditutup pada Jumat, 27 Februari 2026 melalui diskusi bersama masyarakat Pulau Penyengat. Diskusi mengangkat isu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 serta pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga validitas data pemilih. Masyarakat diberikan pemahaman terkait kriteria pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih pemula, serta dinamika perubahan status pemilih. Dalam forum tersebut juga ditemukan sejumlah informasi terkait perubahan data kependudukan yang perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Komitmen Merawat Nalar Demokrasi
Melalui pelaksanaan BERNARASI Minggu ke-9 Tahun 2026, Bawaslu Kota Tanjungpinang memperoleh sejumlah hasil strategis, antara lain:
1. Menguatnya peran organisasi mahasiswa sebagai mitra pengawasan partisipatif dalam memetakan potensi pelanggaran Pemilu.
2. Tersusunnya masukan evaluatif terkait integritas, profesionalitas, dan efektivitas kinerja penyelenggara adhoc.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengawal validitas data pemilih melalui partisipasi aktif dalam PDPB.
Rangkaian kegiatan ini menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi di masa non-tahapan merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi, membangun literasi demokrasi, serta mempersiapkan pengawasan Pemilu yang lebih profesional, partisipatif, dan berintegritas menuju Pemilu selanjutnya.
