Tanjungpinang, Kepri - Perhelatan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden (PPWP), anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hampir usai.
Kini, KPU RI tengah menyelesaikan rekapituasi suara secara nasional, yang hasilnya akan diumumkan pada 21 Maret 2024.
Hiruk pikuk hajat besar Pilpres dan Pileg 2024 mungkin akan berakhir, namun pesta demokrasi di negeri ini masih belum berakhir.
Gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menanti tak lama lagi karena diselenggarakan serentak pada November 2024.
Dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2024, Bawaslu mencacat dan menemukan banyak sekali temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memprediksi hiruk pikuk pada penyelenggaraan Pilkada 2024 akan lebih tinggi. Tingkat kompetisi atau persaingan antarcalon kepala daerah di masing-masing daerah di seluruh Indonesia akan sangat besar.
"Waktu berhimpitan, bisa lebih ramai pilkada (laporan pelanggaran) karena semua cakada akan bersaing, itu yang akan kita hadapi pada beberapa bulan ke depan," kata Bagja saat menerima kunjungan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri angkatan 33 Lemdiklat Polri di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (13/4/2024).
Melihat tahapan yang tengah berjalan, Bagja berharap baik TNI, Polri, dan kejaksaan dapat terus bersinergi dengan Bawaslu. Terlebih dia menyoroti soal persiapan jelang penetapan hasil, akan ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK).
"Kami juga tengah menyiapkan jajaran kami untuk mempersiapkan berkas, karena hanya tiga hari setelah penetapan laporan tim paslon pasti mulai berdatangan," ucap dia.
Walau begitu kabar baiknya, Bagja menuturkan, Pemilu 2024 persentase politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolonngan) serta hoaks di media sosial tidak semencolok Pemilu 2019.
Untuk Pilkada 2024 sendiri Bagja menyatakan Bawaslu akan terus memantau tingkat kerawanan dari berbagai sisi.
"Jadi sekarang masih terkendali kalau berkaca tanggal segini, 15 hari setelah pemungutan suara pasti ada demonstran protes soal hal hal tersebut. Semoga tetap kondusif," pungkasnya.
Foto: Dokumentasi
Sumber: Bawaslu RI
Tag
Bawaslu, Rachmat Bagja, KPU, rekapitulasi, Pilpres, Pileg, Pilkada, kerawanan
