Bawaslu Tanjungpinang Ikuti Rakor Optimalisasi SiGapLapor, Perkuat Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran

TANJUNGPINANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SiGapLapor) dalam Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom, Senin (9/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia, khususnya pejabat dan staf yang membidangi penanganan pelanggaran. Bawaslu Kota Tanjungpinang diwakili oleh Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Penyelesaian Sengketa Proses Hukum (P3SPH), M. Afandi, S.H., bersama staf yang membidangi penanganan pelanggaran.

Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Maria Amelia Sinaga, S.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI. Dalam arahannya, ia menjelaskan bahwa SiGapLapor merupakan perangkat kerja bagi jajaran penanganan pelanggaran untuk mengelola, mengolah, dan menghimpun data penanganan pelanggaran secara terintegrasi.

Menurutnya, SiGapLapor tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan, tetapi juga menjadi bank data yang mampu menggambarkan perkembangan penanganan pelanggaran secara real time. Sistem ini dilengkapi berbagai fitur yang merekam setiap tahapan penanganan pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan atau temuan, penetapan dugaan pelanggaran, hingga tindak lanjut dalam satu aplikasi.

SiGapLapor mulai dirancang pada akhir 2019 hingga awal 2020. Selanjutnya, pada 2024, sistem tersebut telah terhubung dengan Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), yaitu aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya persoalan penginputan, ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan data, serta penyajian informasi penanganan pelanggaran yang belum sepenuhnya komprehensif. Selain itu, diperlukan penyempurnaan sistem agar mampu mendukung kebutuhan monitoring dan evaluasi secara lebih optimal.

Dalam pemaparan materi, dijelaskan bahwa SiGapLapor saat ini telah memiliki kemampuan untuk melakukan pelacakan proses penanganan pelanggaran (tracking data) dan menyajikan informasi secara terperinci. Meski demikian, masih ditemukan penginputan data secara berulang, gangguan akses aplikasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta ketidaksesuaian data dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi SiGapLapor tidak hanya membutuhkan pembaruan teknologi, tetapi juga peningkatan kualitas data dan kedisiplinan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi.

Ke depan, SiGapLapor diarahkan menjadi platform terintegrasi yang mampu mengelola seluruh data penanganan pelanggaran di setiap tingkatan Bawaslu. Sistem ini diharapkan menjadi sumber data utama sehingga pencatatan secara manual dapat diminimalkan, sekaligus mengakomodasi seluruh tahapan penanganan pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut.

Pengembangan aplikasi juga mencakup sejumlah fitur strategis, antara lain manajemen laporan, manajemen proses penanganan, manajemen dokumen dan arsip digital, pengaturan kewenangan pengguna, monitoring dan notifikasi, validasi data, dashboard statistik, audit trail, serta fitur pelaporan dan ekspor data. Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) turut menjadi salah satu arah pengembangan untuk meningkatkan efektivitas proses kerja penanganan pelanggaran.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, optimalisasi SiGapLapor akan difokuskan pada lima aspek utama, yakni penguatan infrastruktur dan performa sistem, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan kualitas data, pengembangan fitur dan integrasi antarsistem, serta penguatan kapasitas pengguna melalui bimbingan teknis dan pendampingan operator.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu RI juga mendorong jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan berbagai masukan, kendala, serta hambatan yang dihadapi dalam pengoperasian SiGapLapor. Masukan dari seluruh tingkatan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan.

Partisipasi Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran dalam pengelolaan data penanganan pelanggaran. Penguasaan sistem informasi yang baik diharapkan dapat mendukung proses penanganan pelanggaran yang lebih tertib, akurat, mutakhir, terintegrasi, dan akuntabel.

Dengan optimalisasi yang berkelanjutan, SiGapLapor diharapkan dapat semakin siap digunakan pada 2027 dan menjadi salah satu instrumen pendukung kesiapan Bawaslu dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029. Pengelolaan data yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penanganan pelanggaran yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.