Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Tanjungpinang Ikuti Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Perkuat Kapasitas Pengawasan di Era Digital dan Tantangan Politik Uang

TANJUNGPINANG – Bawaslu Kota Tanjungpinang kembali mengikuti Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 dengan tema “Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Tahun 2026” yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tahap Seleksi Awal Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu upaya pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan Pemilu dan Pemilihan pada masa mendatang.

Serial diskusi dibuka oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H. Dalam pelaksanaannya, pembahasan difokuskan pada dua isu strategis, yakni transformasi digital dalam pengawasan Pemilu serta politik uang dan klientalisme elektoral.

Pada sesi pertama, diskusi mengangkat topik “Transformasi Digital, Pengawasan Berbasis Teknologi dan Integrasi Ruang Digital”. Materi disampaikan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati, Peneliti Kepemiluan Perludem, serta Dr. Hurriyah, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Universitas Indonesia.

Pembahasan menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang membawa perubahan signifikan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Penggunaan teknologi seperti deepfake, AI text-to-image, jaringan bot otomatis, hingga micro-targeting pemilih berbasis machine learning berpotensi memengaruhi persepsi publik, membentuk opini, bahkan memanipulasi informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Tantangan tersebut semakin kompleks karena masyarakat semakin sulit membedakan konten asli dengan konten hasil rekayasa teknologi. Oleh karena itu, pengawasan di ruang digital membutuhkan kemampuan adaptasi, literasi digital, serta penguatan strategi dalam mendeteksi dan merespons berbagai bentuk disinformasi.

Selain itu, transformasi digital juga menuntut penguatan tata kelola dan pelindungan data pribadi. Pengalaman kebocoran data pemilih pada Mei 2020 menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan informasi, khususnya data yang memuat identitas pribadi masyarakat.

Tata kelola data perlu memperhatikan prinsip akuntabilitas, keabsahan, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, batasan penyimpanan, serta integritas dan kerahasiaan. Penguatan tersebut juga perlu didukung regulasi teknis, mulai dari dasar hukum dan persetujuan penggunaan data, pengaturan berbagi data dan notifikasi, penyediaan kanal pengaduan pemilih secara daring maupun luring, hingga pengamanan teknis melalui enkripsi dan autentikasi dua faktor.

Dalam pembahasan integritas ruang digital, ditegaskan bahwa integritas Pemilu tidak hanya berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga integritas informasi yang membentuk preferensi pemilih. Ancaman disinformasi, manipulasi narasi, kampanye terselubung, hingga upaya mendelegitimasi penyelenggara dapat berdampak terhadap integritas prosedural, integritas kompetisi, dan integritas pilihan pemilih.

Sementara itu, sesi kedua mengangkat topik “Politik Uang dan Klientalisme Elektoral: Pola, Determinan, Perilaku Pemilih dan Tantangan Pencegahan” dengan menghadirkan Adi Prayitno, Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.

Dalam pemaparannya, politik uang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi. Praktik pemberian uang tunai, sembako, logistik, maupun bantuan lainnya kerap digunakan sebagai instrumen untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Kondisi ini memunculkan relasi saling membutuhkan antara kandidat dan pemilih yang kemudian memperkuat praktik klientalisme elektoral.

Paparan tersebut turut menampilkan gambaran preferensi masyarakat terhadap bentuk pemberian dari calon pemimpin. Sembako menjadi bentuk pemberian yang paling disukai dengan persentase 41,9 persen, disusul uang sebesar 27 persen, dan responden yang tidak menjawab sebesar 24,6 persen. Sementara itu, beras tercatat sebesar 2 persen dan bentuk pemberian lainnya berada di bawah 1 persen.

Pada aspek sikap pemilih apabila terdapat calon pemimpin yang memberikan uang agar dipilih dalam Pemilu, sebanyak 69,8 persen responden menyatakan menerima dengan berbagai pertimbangan. Rinciannya, 19,7 persen menerima dan berkomitmen memilih calon tersebut, 42,4 persen menerima tetapi belum tentu memilihnya, serta 7,7 persen menerima dan memilih calon yang memberikan uang paling banyak.

Di sisi lain, sebanyak 16,5 persen responden menyatakan menolak, sedangkan 13,7 persen tidak memberikan jawaban. Data tersebut menggambarkan adanya tantangan dalam upaya pencegahan politik uang, terutama ketika praktik transaksional masih mendapatkan toleransi dari sebagian masyarakat.

Melalui kegiatan ini, jajaran Bawaslu diharapkan semakin memahami perkembangan tantangan pengawasan Pemilu, baik yang muncul akibat transformasi teknologi maupun praktik politik uang yang berkembang di masyarakat. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting untuk membangun pengawasan yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap berbagai potensi pelanggaran.

Keikutsertaan Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi jajaran pengawas. Dengan demikian, pengawasan Pemilu ke depan tidak hanya dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga semakin siap menjaga integritas demokrasi serta melindungi hak politik masyarakat.