Deepfake, Hoaks hingga Politik Uang! Bawaslu Tanjungpinang Kupas Tantangan Demokrasi di Era Digital
|
TANJUNGPINANG – Pernah melihat video seorang tokoh berbicara, tetapi ternyata suara dan wajahnya hasil rekayasa AI? Atau menemukan informasi Pemilu di media sosial yang belum jelas kebenarannya? Hati-hati, karena perkembangan teknologi kini menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi!
Isu inilah yang menjadi salah satu pembahasan dalam Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 bertema “Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Tahun 2026” yang kembali diikuti Bawaslu Kota Tanjungpinang melalui Zoom Meeting, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H. Program ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 25 Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi jajaran pengawas Pemilu.
Ada dua isu penting yang dibahas dalam diskusi kali ini: transformasi digital dalam pengawasan Pemilu serta politik uang dan klientalisme elektoral. Keduanya menjadi tantangan yang perlu dipahami, terutama oleh generasi muda yang sangat dekat dengan dunia digital.
AI Canggih, Pengawasan Pemilu Juga Harus Makin Adaptif!
Pada sesi pertama, Khoirunnisa Nur Agustyati, Peneliti Kepemiluan Perludem, dan Dr. Hurriyah, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Universitas Indonesia, membahas transformasi digital, pengawasan berbasis teknologi, serta integritas ruang digital dalam Pemilu.
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) memang memberikan banyak kemudahan. Namun, di balik kecanggihannya, ada tantangan yang tidak boleh dianggap sepele.
Mulai dari deepfake atau rekayasa wajah dan suara, gambar hasil AI, akun bot, hingga penyebaran disinformasi dapat digunakan untuk membentuk opini publik dan memengaruhi pilihan pemilih.
Bayangkan, sebuah video yang terlihat nyata ternyata hasil rekayasa. Jika langsung dipercaya dan dibagikan tanpa diperiksa, informasi tersebut bisa memicu kesalahpahaman bahkan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi.
Karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya Gen Z, untuk tidak mudah percaya pada informasi yang viral. Cek sumbernya, pastikan kebenarannya, dan jangan asal membagikan konten yang belum terverifikasi.
Selain ancaman disinformasi, keamanan data pribadi juga menjadi perhatian. Data seperti NIK, alamat, dan tanggal lahir harus dilindungi agar tidak disalahgunakan. Penguatan keamanan data melalui enkripsi, autentikasi dua faktor (2FA), dan tata kelola data yang baik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Politik Uang: Dikasih Boleh, Pilihan Jangan Dibeli!
Masuk sesi kedua, Adi Prayitno, Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, mengupas persoalan politik uang dan klientalisme elektoral.
Politik uang bukan sekadar persoalan menerima uang atau sembako dari calon pemimpin. Lebih jauh, praktik ini dapat membangun hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih yang berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi.
Dalam pemaparan diskusi, sembako menjadi bentuk pemberian yang paling disukai responden dengan persentase 41,9 persen, disusul uang sebesar 27 persen.
Sementara itu, ketika ditanyakan sikap terhadap calon pemimpin yang memberikan uang agar dipilih, sebanyak 69,8 persen responden menyatakan menerima dengan berbagai pertimbangan. Sebanyak 16,5 persen menyatakan menolak dan 13,7 persen tidak menjawab.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pencegahan politik uang masih menghadapi tantangan, terutama ketika pemberian dari peserta Pemilu dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh sebagian masyarakat.
Padahal, suara dalam Pemilu bukan barang dagangan. Pilihan politik adalah hak setiap warga negara yang harus dijaga kebebasannya.
Gen Z Jangan Cuma Jadi Penonton Demokrasi!
Melalui diskusi ini, ada pesan penting yang perlu dipahami: tantangan demokrasi tidak hanya terjadi di tempat pemungutan suara, tetapi juga di layar ponsel kita.
Gen Z memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Mulai dari bijak bermedia sosial, melawan penyebaran hoaks, menjaga data pribadi, hingga berani menolak praktik politik uang.
Bawaslu Kota Tanjungpinang terus mendorong peningkatan kapasitas jajaran pengawas agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berbagai tantangan demokrasi.
Karena demokrasi bukan hanya tentang siapa yang dipilih, tetapi juga bagaimana prosesnya berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat.
Ingat, jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks dan jangan sampai suara kita dibeli. Jadilah generasi yang cerdas digital, kritis terhadap informasi, dan berani mengawal demokrasi!