Bukan Cuma Jadi Pemilih, Generasi Muda Diajak Jadi Pengawas Demokrasi

TANJUNGPINANG — Demokrasi bukan cuma soal datang ke TPS dan mencoblos. Lebih dari itu, masyarakat punya peran untuk ikut memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Semangat inilah yang menjadi perhatian dalam diskusi penguatan literasi politik dan pengawasan partisipatif yang melibatkan Bawaslu Kota Tanjungpinang dan kalangan akademik.

Diskusi tersebut menyoroti pentingnya pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang semakin kritis dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah praktik politik uang yang dinilai perlu terus dicegah melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

Bukan sekadar tahu siapa yang dipilih, masyarakat juga perlu memahami mengapa proses demokrasi harus dijaga. Pendidikan politik menjadi ruang untuk membangun kesadaran bahwa pilihan politik memiliki dampak terhadap kualitas kepemimpinan dan keberlangsungan demokrasi.

Dalam diskusi tersebut, perguruan tinggi juga didorong mengambil peran lebih luas dalam pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk menghadirkan pembelajaran demokrasi yang langsung menyentuh masyarakat.

Dosen diberikan ruang untuk membangun kemitraan akademik melalui berbagai kegiatan, mulai dari pendidikan politik, sosialisasi kepemiluan, forum ilmiah hingga pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

Mahasiswa pun punya ruang untuk ikut ambil bagian. Melalui penelitian, magang, kajian kepemiluan, diskusi maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dapat menjadi bagian dari upaya memperluas literasi politik sekaligus pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif menjadi penting karena masyarakat berada paling dekat dengan berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan keterlibatan masyarakat, potensi pelanggaran dapat diketahui lebih awal dan disampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kolaborasi antara akademisi dan Bawaslu juga memberikan manfaat dua arah. Bagi Bawaslu, sinergi tersebut dapat memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan partisipatif. Sementara bagi mahasiswa, kolaborasi menjadi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis mengenai politik, demokrasi, hukum kepemiluan, dan pengawasan pemilu.

Pendekatan akademik yang objektif juga diharapkan mampu meningkatkan keberanian masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun melaporkan dugaan pelanggaran. Masyarakat tidak perlu ragu untuk berpartisipasi selama dilakukan berdasarkan fakta dan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, menjaga demokrasi bukan hanya tugas lembaga penyelenggara pemilu. Masyarakat, kampus, mahasiswa, dan berbagai elemen lainnya punya ruang yang sama untuk ikut mengawasi.

Kolaborasi Bawaslu dengan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah untuk membangun generasi yang tidak hanya melek politik, tetapi juga berani mengambil peran dalam menjaga integritas demokrasi.

Karena demokrasi yang sehat tidak lahir hanya dari proses pemilu, tetapi juga dari masyarakat yang kritis, sadar, dan mau ikut mengawasi.