Bawaslu Kota Tanjungpinang Jajaki Kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk Optimalisasi JDIH
|
Tanjungpinang – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta mendukung keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kota Tanjungpinang melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang tersebut bertujuan memperoleh informasi, masukan, dan referensi terkait pengelolaan serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang.
Dalam konsultasi tersebut, dibahas sejumlah hal terkait pengembangan JDIH, termasuk upaya mengadopsi praktik-praktik positif dari pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Bawaslu Kota Tanjungpinang.
Salah satu hasil pembahasan adalah rencana tindak lanjut kerja sama yang akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS). Adapun ruang lingkup, bentuk, dan mekanisme kerja sama tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut oleh kedua pihak.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga diperoleh informasi bahwa JDIH Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan bagian dari pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Tanjungpinang. Hal ini menjadi salah satu referensi bagi Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam memahami tata kelola dan pengembangan layanan dokumentasi hukum.
Melalui konsultasi dan koordinasi ini, Bawaslu Kota Tanjungpinang mendorong agar pengembangan JDIH tidak hanya berorientasi pada pengelolaan dokumen dan pemenuhan kebutuhan kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh akses terhadap produk dan informasi hukum.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kota Tanjungpinang untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi hukum yang tertata, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.