Perkuat Kapasitas Pengawasan, Bawaslu Tanjungpinang Ikuti Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2

TANJUNGPINANG – Pengawasan pemilu yang berkualitas tidak hanya bertumpu pada pemahaman regulasi, tetapi juga membutuhkan pengawas yang berintegritas, profesional, serta mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks. Menyadari hal tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang mengikuti Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 bertema “Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Tahun 2026” secara daring melalui Zoom, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tahap Seleksi Awal Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu upaya Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia jajaran pengawas pemilu, khususnya dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan pada masa mendatang.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H. Dalam pelaksanaannya, diskusi menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepemiluan, hukum, serta etika penyelenggara pemilu.

Pada pertemuan kali ini, pembahasan dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama mengangkat tema Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih, dengan menghadirkan Ilham Sahputra, Anggota KPU RI periode 2017–2022, yang membahas problematika struktural pemutakhiran daftar pemilih, mulai dari akurasi administratif, integritas data, hingga jaminan hak konstitusional pemilih.

Selanjutnya, Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, Guru Besar Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, mengulas perlindungan data pribadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Pembahasan berfokus pada tantangan menyeimbangkan transparansi informasi, hak akses pengawasan, dan akuntabilitas kelembagaan.

Dalam pemaparannya, aspek perlindungan data pribadi menjadi perhatian penting mengingat data pemilih mencakup informasi dalam jumlah besar dan memuat data pribadi masyarakat. Pengelolaannya harus dilakukan secara cermat agar hak konstitusional warga negara tetap terjamin tanpa mengabaikan keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi.

Tantangan tersebut menuntut penyelenggara pemilu untuk membangun tata kelola data yang akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pengawasan juga harus tetap berjalan secara efektif melalui mekanisme akses data yang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, sesi kedua membahas Etika, Integritas, dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu. Materi pertama disampaikan oleh Dr. Nur Hidayat Sardini, Ketua Bawaslu RI periode 2008–2011 dan Anggota DKPP RI periode 2012–2017, yang mengupas problematika penegakan kode etik serta upaya pencegahan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Materi berikutnya disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad Al-Hamid, Ketua Bawaslu RI periode 2012–2017, Anggota DKPP RI periode 2017–2022, sekaligus Ketua DKPP RI periode 2020–2022. Ia membahas pentingnya profesionalisme, kompetensi, dan budaya integritas dalam membangun kelembagaan penyelenggara pemilu yang kredibel.

Dalam pembahasan tersebut, integritas penyelenggara pemilu tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tercermin melalui sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas. Terdapat lima prinsip penting yang perlu menjadi pegangan, yakni menghormati hukum, menjaga netralitas dan tidak memihak, mengedepankan transparansi, menjunjung akuntabilitas, serta memprioritaskan pelayanan kepada pemilih.

Kelima prinsip tersebut menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Terlebih, penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi maupun hambatan.

Berdasarkan surat undangan Bawaslu RI tertanggal 3 November 2026, rangkaian Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dilaksanakan dalam enam pertemuan, yakni pada 5, 9, 12, 16, 19, dan 23 November 2026.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kota Tanjungpinang diharapkan semakin memperkuat pemahaman dan kapasitas jajaran pengawas, baik dalam mengawal akurasi pemutakhiran data pemilih maupun menjaga etika dan integritas penyelenggara pemilu.

Penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal penting bagi jajaran pengawas untuk menjalankan tugas secara profesional, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan hak pilih masyarakat terlindungi demi terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.