Perkuat Layanan Informasi Hukum, Bawaslu Tanjungpinang Jajaki Kerja Sama dengan Bagian Hukum Setda
|
TANJUNGPINANG – Informasi hukum yang mudah diakses menjadi salah satu kunci masyarakat untuk semakin melek aturan. Berangkat dari semangat tersebut, Bawaslu Kota Tanjungpinang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui konsultasi dan koordinasi bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tanjungpinang, Kamis (12/11/2026).
Bertempat di Ruang Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang, pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bertukar informasi, menggali pengalaman, sekaligus mencari referensi dalam mengembangkan pengelolaan JDIH Bawaslu Kota Tanjungpinang agar semakin baik dan mudah diakses masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Bawaslu Kota Tanjungpinang mempelajari berbagai praktik positif yang telah diterapkan dalam pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk menghadirkan layanan dokumentasi hukum yang lebih tertata, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Tak hanya bertukar informasi, pertemuan ini juga membuka peluang kolaborasi antarlembaga. Salah satu rencana yang dibahas adalah tindak lanjut kerja sama melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS). Meski demikian, ruang lingkup, bentuk, dan mekanisme kerja sama masih akan dibahas lebih lanjut oleh kedua pihak.
Bagi Bawaslu Kota Tanjungpinang, pengembangan JDIH bukan sekadar soal menyimpan dan mengelola dokumen hukum. Lebih dari itu, JDIH diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan referensi hukum kepemiluan secara mudah, tepat, dan terpercaya.
Melalui langkah kolaboratif ini, Bawaslu Kota Tanjungpinang terus mendorong terwujudnya layanan informasi hukum yang semakin berkualitas. Sebab, semakin mudah masyarakat mengakses informasi hukum, semakin besar pula peluang untuk memahami aturan dan ikut mengawal demokrasi.
JDIH bukan sekadar tempat mencari dokumen, tetapi ruang untuk memperluas pengetahuan hukum dan memperkuat demokrasi!
