Bukan Cuma Awasi Pemilu! Bawaslu Tanjungpinang Perkuat Skill, Integritas, dan Pemahaman Pengawasan

TANJUNGPINANG – Pengawasan pemilu bukan sekadar memastikan tahapan berjalan sesuai aturan. Di baliknya, ada tanggung jawab besar untuk menjaga hak pilih masyarakat, mengawal keakuratan data pemilih, hingga memastikan penyelenggara tetap profesional dan berintegritas. Untuk memperkuat kemampuan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang mengikuti Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 bertema “Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Tahun 2026” secara daring melalui Zoom, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang belajar sekaligus kesempatan untuk memperdalam wawasan jajaran pengawas dalam menghadapi tantangan kepemiluan yang terus berkembang. Program Bawaslu Membelajarkan merupakan tindak lanjut Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tahap Seleksi Awal Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

Dibuka oleh Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H., kegiatan ini menghadirkan para narasumber berpengalaman di bidang kepemiluan, hukum, dan etika penyelenggara pemilu.

Data Pemilih Akurat, Hak Pilih Masyarakat Harus Terjaga!

Pada sesi pertama, diskusi mengangkat tema Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih. Ilham Sahputra, Anggota KPU RI periode 2017–2022, membahas berbagai persoalan struktural dalam pemutakhiran daftar pemilih, mulai dari akurasi administrasi, integritas data, hingga jaminan hak konstitusional masyarakat.

Selanjutnya, Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, Guru Besar Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, mengupas isu perlindungan data pribadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Salah satu poin menarik yang menjadi perhatian adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi masyarakat. Sebab, data pemilih bukan sekadar kumpulan nama dan angka, melainkan informasi pribadi yang harus dikelola secara aman dan bertanggung jawab.

Pengelolaan data yang akurat harus berjalan beriringan dengan perlindungan informasi pribadi. Di sinilah pengawasan Bawaslu memiliki peran penting untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.

Integritas Penyelenggara, Kunci Pemilu Berkualitas!

Tak kalah penting, sesi kedua membahas Etika, Integritas, dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu. Materi pertama disampaikan oleh Dr. Nur Hidayat Sardini, Ketua Bawaslu RI periode 2008–2011 dan Anggota DKPP RI periode 2012–2017, yang mengulas problematika penegakan kode etik serta pencegahan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Sementara itu, Prof. Dr. Muhammad Al-Hamid, Ketua Bawaslu RI periode 2012–2017 sekaligus Ketua DKPP RI periode 2020–2022, memberikan pendalaman mengenai profesionalisme, kompetensi, dan budaya integritas kelembagaan.

Dalam pembahasannya, terdapat lima prinsip penting yang harus menjadi pegangan setiap penyelenggara pemilu, yaitu menghormati hukum, menjaga netralitas dan tidak memihak, mengedepankan transparansi, menjunjung tinggi akuntabilitas, serta mengutamakan pelayanan kepada pemilih.

Pesannya jelas, integritas bukan hanya soal memahami aturan, tetapi juga bagaimana setiap penyelenggara bersikap dan mengambil keputusan secara adil, profesional, serta bebas dari keberpihakan.

Rangkaian Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 sendiri dijadwalkan berlangsung dalam enam pertemuan, yakni pada 5, 9, 12, 16, 19, dan 23 November 2026.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Tanjungpinang terus mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia jajaran pengawas. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak berhenti sebagai materi diskusi, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Karena pada akhirnya, pengawasan pemilu yang kuat dimulai dari pengawas yang terus belajar, berani menjaga integritas, dan konsisten melindungi hak pilih masyarakat.

Terus belajar, terus bertumbuh, dan terus mengawal demokrasi. Karena pemilu berintegritas membutuhkan pengawas yang berkualitas!