Di Mana Pun Bisa Jadi Ruang Demokrasi: Bawaslu dan KPU Tanjungpinang Bedah Potensi Sengketa Hasil Pemilu di Kedai Kopi

Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang melaksanakan diskusi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang dengan mengangkat isu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Senin, 8 Juni 2026 di Kedai Kopi Batu 10, Kota Tanjungpinang. Kegiatan tersebut menjadi ruang bersama bagi kedua lembaga untuk melakukan evaluasi, bertukar pandangan, serta mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan yang dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang.

Diskusi dilaksanakan dalam suasana santai dan terbuka dengan memilih kedai kopi sebagai lokasi kegiatan. Suasana yang lebih cair diharapkan mampu mendorong pertukaran gagasan secara lebih leluasa sehingga berbagai pengalaman dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dapat dibahas secara mendalam.

Dari Bawaslu Kota Tanjungpinang hadir Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Dr. Muhammad Yusuf HM, M.Ed., didampingi jajaran sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang. Sementara dari KPU Kota Tanjungpinang hadir Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Andri Yudi, didampingi Anggota KPU Kota Tanjungpinang, Desi Liza Purba.

Pembahasan difokuskan pada sejumlah aspek yang selama ini kerap menjadi perhatian dalam perkara perselisihan hasil Pemilu maupun Pemilihan, seperti akurasi data pemilih, distribusi logistik, konsistensi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara, kapasitas badan adhoc, hingga pengelolaan dokumen dan alat bukti yang menjadi bagian penting dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa hasil.

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap berbagai potensi sengketa perlu dilakukan sejak dini sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilu.

"Perselisihan hasil merupakan hak konstitusional peserta Pemilu dan Pemilihan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun sebagai penyelenggara, kita perlu terus melakukan evaluasi terhadap setiap potensi kerawanan agar kualitas penyelenggaraan semakin baik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi terus meningkat," ujar Muhammad Yusuf.

Menurutnya, penguatan koordinasi dan komunikasi antarlembaga menjadi salah satu langkah penting dalam meminimalisir berbagai persoalan administratif maupun teknis yang berpotensi berkembang menjadi sengketa hasil.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Andri Yudi, menilai bahwa pengalaman berbagai sengketa hasil yang terjadi pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya harus menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh penyelenggara.

"Setiap tahapan memiliki potensi kerawanan yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap aspek data pemilih, logistik, administrasi, serta dokumentasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas penyelenggaraan semakin baik dari waktu ke waktu," ungkap Andri Yudi.

Senada dengan hal tersebut, Anggota KPU Kota Tanjungpinang, Desi Liza Purba, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas badan adhoc sebagai pelaksana teknis di lapangan.

"Penguatan kapasitas PPK, PPS, dan KPPS menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan. Pemahaman yang baik terhadap regulasi dan prosedur teknis akan membantu meminimalisir kesalahan yang berpotensi menimbulkan permasalahan pada tahapan berikutnya," jelas Desi Liza Purba.

Berdasarkan hasil diskusi, kedua lembaga sepakat bahwa akurasi data pemilih, ketepatan pengelolaan logistik, konsistensi dokumen hasil, serta pengelolaan arsip dan alat bukti merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, transparansi informasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk mencegah berkembangnya disinformasi dan hoaks yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap hasil Pemilu dan Pemilihan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu dan KPU Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, transparan, dan berintegritas, sekaligus memberikan ruang yang adil bagi peserta Pemilu dan Pemilihan dalam menggunakan hak-hak konstitusionalnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.