JDIH Makin Optimal, Bawaslu Tanjungpinang Perkuat Koordinasi dan Buka Peluang Kolaborasi

TANJUNGPINANG – Akses informasi hukum yang mudah, cepat, dan akurat menjadi salah satu kunci dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bawaslu Kota Tanjungpinang terus berupaya meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), salah satunya melalui konsultasi dan koordinasi bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (11/11/2026).

Konsultasi yang berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dihadiri Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang, Rapida Nuriana, S.Pd., M.M., selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), bersama staf yang membidangi pengelolaan JDIH. Kedatangan rombongan disambut Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Febriadinata, S.T., S.H., selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam pertemuan tersebut, Rapida menyampaikan sejumlah kendala teknis yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH, mulai dari produk hukum yang belum dapat diunggah ke sistem hingga kendala pengisian tanggal terbit dokumen. Persoalan ini menjadi perhatian karena kelancaran sistem sangat berpengaruh terhadap ketersediaan informasi hukum bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Febriadinata menjelaskan bahwa kendala yang terjadi berkaitan dengan permasalahan sistem di tingkat pusat, termasuk dampak cyber attack dan proses perbaikan sistem JDIH yang masih berlangsung. Ia juga menyarankan agar apabila diperlukan konsultasi lebih lanjut ke Bawaslu RI, Bawaslu Kota Tanjungpinang terlebih dahulu menyampaikan surat resmi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Tak hanya membahas persoalan teknis, pertemuan ini juga menjadi ruang untuk membicarakan langkah pengembangan JDIH ke depan. Rapida menyampaikan rencana Bawaslu Kota Tanjungpinang untuk menjajaki komunikasi dan kerja sama dengan JDIH Pemerintah Kota Tanjungpinang yang direncanakan mulai awal Januari mendatang.

Selain itu, Bawaslu Kota Tanjungpinang juga berencana melakukan konsultasi ke Kementerian Hukum (Kemenkum) guna memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Rencana tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu melalui Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau agar pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

Febriadinata menyambut baik rencana tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau saat ini tengah merancang Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Kemenkum. Kerja sama tersebut diharapkan nantinya dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk bagi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, pertemuan tersebut juga menjadi momen untuk menyampaikan capaian Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi. Rapida menyampaikan bahwa hingga saat ini pelaksanaannya telah mencapai 115 kegiatan.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Febriadinata. Berdasarkan perolehan nilai, Bawaslu Kota Tanjungpinang berhasil menempati posisi pertama dengan skor 115, unggul dibandingkan Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai penutup, Febriadinata menegaskan dukungan penuh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap berbagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan JDIH di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Melalui konsultasi ini, Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak hanya berupaya menyelesaikan kendala teknis, tetapi juga memperluas jejaring koordinasi dan membuka peluang kerja sama antarlembaga. Sebab, JDIH bukan sekadar tempat menyimpan dokumen hukum, melainkan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, memahami regulasi, dan ikut mengawal demokrasi berdasarkan aturan yang berlaku.

JDIH semakin optimal, informasi hukum semakin mudah diakses. Karena demokrasi yang kuat berawal dari masyarakat yang paham aturan!